Jakarta- DPR RI melaksanakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, dengan keputusan menyepakati pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Jalannya rapat paripurna diwarnai dengan banyak interupsi, salah satunya dari Didi Irawadi Syamsuddin Dapil Jabar X, mengatakan saat ini banyak penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja dari berbagai elemen masyarakat diberbagai daerah.

“Coba kita lihat keluar,hari ini penolakan sangat dahsyat dari publik, buruh dan pekerja. Apakah bijaksana apabila tetap memaksakan Undang Undang yang kontreversi disaat pekerja menderita akibat Covid 19” tanya Didi Irawadi.

Didi Irawadi juga mengiginkan pada rapat paripurna kali ini, keputusan didapatkan dari hasil voting anggota dewan apabila pimpinan rapat tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja.

“Kalau pimpinan tetap memaksakan ini menjadi keputusan, tetapi tidak terjadi keputusan yang bulat. Kami meminta di voting saja” lanjut Didi.

Sebelum disahkannya RUU Cipta Kerja, 9 Fraksi partai menggunakan hak untuk menyampaikan pandangan nya selama 5 menit didepan podium.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, hanya 2 fraksi yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja.

“6 Fraksi berpandangan bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan dan 2 fraksi menolak, sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan pandangan fraksi dalam rapat paripurna” ujar Azis.

Berdasarkan pandangan fraksi yang mayoritas menyetujui RUU Cipta Kerja, maka Pimpinan rapat dan anggota DPR RI mengesahkan RUU yang disaksikan oleh Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Penulis: Alfin Ilmansyah