PPKM Mikro Picu Pro Kontra Warga Sumbar

oleh : Falmitha Gusdilla

Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada tanggal 8-20 Juli 2021. Tujuan diterapkannya kebijakan ini sebagai bentuk penanganan Covid-19 yang masih melanda Sumatera Barat, dengan melakukan pembatasan di beberapa wilayah. Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Solok merupakan daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sumatera Barat dan dilakukannya penyekatan arus bagi warga yang ingin memasuki kota-kota tersebut.

PPKM Mikro menimbulkan pro kontra warga, terutama warga Sumatera Barat. Warga Sumatera Barat yang pro dengan diterapkannya PPKM sangat mendukung pemerintah. Warga merasa kebijakan ini menekan lonjakan kasus Covid-19 yang masih berlarut-larut dan menambah angka kesembuhan terhadap kasus Covid-19. Dengan adanya PPKM maka keselamatan dan kesehatan warga dari wabah virus corona lebih terjamin. Warga akan sering di rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Selain itu PPKM ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah pola pikir dan lebih berkreativitas. Misalnya bagi para pedagang Sumatera Barat. Para pedagang yang biasanya berjualan di tepi jalan bisa beralih ke model e-commerce. Apalagi tingkat konsumtif para konsumen di masa pandemi ini meningkat, sehingga lebih menguntungkan pedagang. Berjualan tak harus di luar rumah, pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi secara online.

Jika PPKM Mikro tidak dilaksanakan, maka akan diperkirakan wabah Covid-19 terus berlanjut di tahun ini, ditambah adalagi varian baru dari virus corona yaitu varian delta. Banyak pakar yang memprediksi Covid-19 baru melandai pada Januari 2022. Jumlah angka positif terhadap warga Sumbar per harinya meningkat yang berujung pada kematian.

Warga yang kontra terhadap PPKM Mikro merasa kebijakan ini kurang efektif dalam menangani kasus Covid-19 dan berdampak pada ekonomi warga. Banyak warga Sumatera Barat yang susah mencari makan dan bertahan hidup. Secara sektor esensial dan non-esensial Sumatera Barat berbanding 30 persen dan 70 persen. Warga Sumatera Barat banyak melakukan kegiatan seperti berniaga atau berwirausaha. Jika sektor non-esensial dibatasi bahkan tidak diizinkan untuk melakukan segalanya secara rutinitas, maka itu akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Masyarakat kelas bawah dan menengah bahkan terkena akan dampak dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga harus memberikan solusi atas penerapan PPKM ini dan tak hanya sekedar menerapkan kebijakan saja. Seperti pembatasan jam operasional kerja yang akan mengurangi pendapatan dari pelaku usaha. Jika pemerintah ingin mengefektifkan PPKM yang telah diterapkan ini, maka pemerintah harus bisa memberikan solusinya terutama bagi ekonomi rakyat yang terdampak. Warga meminta agar pembatasan tersebut dilakukan dengan wajar dan diberi toleransi. Misalnya melakukan pembatasan operasional jam perbelanjaan lebih lama agar pelaku usaha tidak kewalahan karena dagangan atau usahanya yang tak laris. Walaupun ada bantuan sosial dan ekonomi dari pemerintah, warga berpikiran bahwa bantuan tersebut tidak akan sampai 100 persen ke tangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya kasus korupsi dari pejabat negara yang akan memberikan bantuan tersebut ke masyarakat. Belum lagi tindakan aparat yang dapat dilihat secara nyata di lapangan. Aparat dikritik karena melakukan pendekatan yang tidak humanis. Ditambah adanya wacana penerapan PPKM menjadi 6 Minggu.

Selain itu, masih banyak warga yang belum memaksimalkan protokol kesehatan, sehingga warga kontra merasa hal tersebut percuma saja. Lebih baik aparat dan pemerintah memperketat lagi pemberlakuan 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). Bahkan jika diperlukan sudah ada edaran memakai masker yang berlapis-lapis. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus berdamai dengan wabah virus corona ini, seperti halnya negara-negara di luar sana yang tetap bebas melakukan aktivitas di luar rumah, namun tidak melupakan prokes yang telah ditetapkan pemerintah.

Warga berharap pemerintah memikirkan dampak PPKM Mikro ini dari berbagai sisi. Tak hanya keselamatan rakyat di bidang kesehatan saja, tapi juga ada keselamatan rakyat di bidang ekonomi. Hakikatnya kebijakan haruslah berpihak pada keberlangsungan publik dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada rakyat.

Biodata Penulis

Nama: Falmitha Gusdilla
Tempat/tanggal lahir: Padang/11 November 2001
Jurusan: Bahasa dan Sastra Indonesia
Motto: Hauslah akan ilmu, nikmati prosesnya, dan jadilah pemilik masa depan.