Kekacauan 100 Hari Kepemimpinan Prabowo Gibran
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa pada (18/02/2025) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Aksi ini digelar dalam rangka evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat memadati halaman kantor DPRD Sumbar sejak siang hari. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti “Makan Uang Rakyat Gratis” dan “Oke Gas Oke Gas, Mana Gas?” dan “#IndonesiaGelap”.
Koordinator Pusat BEM Sumatera Barat, Rifaldi, dalam orasinya menyatakan bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berdampak positif bagi masyarakat. Ia menyoroti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, polemik distribusi gas elpiji yang menyebabkan antrean panjang hingga memakan korban, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Dedi Irwansyah, menambahkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan yang signifikan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang awalnya Rp22,5 triliun dipangkas menjadi Rp14,3 triliun. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pengurangan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dan pemangkasan tunjangan bagi dosen.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi besarnya anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta struktur pemerintahan yang dinilai semakin gemuk. Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tepat sasaran sehingga menyengsarakan masyarakat.
Untuk memperkaya perspektif mengenai aksi demo ini, tim kami mewawancarai Shofi Anggraini, Perwakilan BEM Universitas Andalas. Shofi memberikan pandangan bahwa aksi ini perlu dilakukan karena merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kekacauan pemerintahan yang sedang terjadi. “Sebagai seorang mahasiswa itu kita penting buat ikut demo karena bentuk kepedulian kita akan kondisi sekarang ini. So don’t give up guys! Selama 100 hari ini banyak hal yang perlu kita highlight mulai dari efisiensi anggaran, uud minarba, karena itu kita harus aware dengan keadaan tersebut.” ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini diterima oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi wakilnya, Nanda Satria, dan Plt. Sekretaris Dewan DPRD Sumbar, Mairizon. Mereka menerima delapan poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi BEM Sumbar sebagai evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahasiswa berharap melalui aksi ini, pemerintah dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi mereka demi kesejahteraan masyarakat luas.
Reporter : Najwa Syarifah Aini
Kameramen : Aprilya Gempani dan Alya Sepria Utami
Penyunting: Feby Salsabilla
Meriahkan HPN, UKKPK UNP Luncurkan SIGMA FM Versi Google Play dan Online
Sukses Diadakannya Final Lomba Doodle Art Tingkat Nasional Jurusan Fisika FMIPA UNP
Fiction Ke-5 Diikuti Oleh Mahasiswa se-Indonesia